MediaBagi.com. Sekolah Rakyat bertujuan melengkapi, bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah umum yang sudah ada.
Kehadiran Sekolah Rakyat sifatnya melengkapi dan membantu memperluas akses pendidikan untuk anak-anak yang belum bersekolah.
Karena sifatnya melengkapi, akan dilakukan pemetaan secara cermat, sehingga Sekolah Rakyat dipastikan tidak mengambil jatah sekolah lain.
Dengan pemetaan yang tepat ini, maka Sekolah Rakyat akan hadir di lokasi yang memang membutuhkan intervensi pendidikan.
Baca : 4 Perbedaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Negeri
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiasi pemerintah yang ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Siswa yang masuk Sekolah Rakyat tidak akan dipungut biaya apa pun, tetapi diwajibkan untuk menuntaskan pendidikannya. Salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat adalah menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah, baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya. Pemilihan ini didasari oleh desil-desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” jelas Prof. M. Nuh Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat.
Melalui pendekatan ini, Nuh menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan, tetapi justru menjadi solusi bagi daerah-daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi.
Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan, sehingga SR bisa hadir di tempat yang paling membutuhkan.
Lebih lanjut Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico menjelaskan guna menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program, guru dan tenaga pendidik akan direkrut dari daerah sekitar sekolah.
“Hal ini bertujuan untuk memastikan adaptasi sosial yang lebih baik, sekaligus memperlancar distribusi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” jelas Robben.
Selain itu, kepala sekolah akan berperan sebagai project manager di setiap titik pendidikan, memastikan efektivitas pembelajaran serta keterlibatan masyarakat dalam mengelola sekolah.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga pendidik yang direkrut tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga empati sosial yang tinggi, sehingga mereka bisa memahami kondisi siswa dan mendukung mereka secara optimal,” ungkap Nuh pada rapat persiapan Sekolah Rakyat, Selasa (25/03/2025).
Supaya siswa dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan belajar, program matrikulasi selama satu bulan akan diterapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
“Matrikulasi ini penting untuk membekali siswa dengan kesiapan mental, sosial, dan akademik, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran formal dengan lebih baik,” tambah Nuh.
Sementara itu, guru yang terpilih akan menjalani pelatihan khusus dengan fokus pada social empathy, sehingga mereka mampu mendidik dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memahami kebutuhan anak-anak yang datang dari berbagai latar belakang sosial.
Sekolah Rakyat sesuai rencana akan membutuhkan setidaknya 60 ribu guru. Selanjutnya, pemerintah sudah memiliki 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial akan mentargetkan pendirian 200 Sekolah Rakyat di tahap awal program ini. Separuh dibangun pemerintah dan sisanya lagi akan dibangun swasta.
Harapannya, ke depan jenjang pendidikannya SD, SMP, dan SMA. Mensos menargetkan tiap jenjang memiliki kapasitas 300-500 siswa. Dengan demikian, satu Sekolah Rakyat memiliki sekitar 1.000 murid.
Sampai dengan saat ini diketahui beberapa daerah yang akan menjadi tempat pendirian Sekolah Rakyat di antaranya, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan, dan Papua. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seperti Universitas Brawijaya Malang (UB) dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), berkomitmen mendukung penyelenggaraan program ini.
Khusus untuk rekrutmen guru Sekolah Rakyat, Pemerintah berencana mengambil tenaga pengajar dari guru ASN. Guru ASN yang telah memenuhi syarat, nantinya akan di uji kembali yang sudah lulus tes PPG dengan penempatan disesuaikan tempat tinggal masing-masing.
Baca : Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat 2025, Berikut Jadwal dan Jumlah Kebutuhannya
Dengan strategi yang terstruktur dan pendekatan yang berbasis kebutuhan masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia.
Program ini tidak bertujuan untuk menggeser atau menggantikan sekolah yang sudah ada, tetapi justru menjadikan Sekolah Rakyat sifatnya melengkapi dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan mereka.***
