MediaBagi.com. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) telah menetapkan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikdasmen.
Peraturan Mendikdasmen tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikdasmen diterbitkan dengan pertimbangan :
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu\ menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikdasmen diterbitkan dengan mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; dan
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.
Ketentuan Umum
Berikut ketentuan umum dalam Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikdasmen.
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
Kedudukan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian dipimpin oleh Menteri.
Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud, meliputi:
1. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
2. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.
Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.
Tugas
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemendikdasmen menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru, dan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru;
3. pelaksanaan fasilitasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
4. penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
5. penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
6. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
7. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
8. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
9. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
10. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
12. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Susunan Organisasi
Susunan organisasi Kemendikdasmen terdiri atas:
1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
5. Inspektorat Jenderal;
6. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
8. Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga;
9. Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta; dan
10. Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan.
Baca :
- Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Kebudayaan
- Permendiksaintek Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kemendiksaintek
Salinan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikdasmen selengkapnya dapat di unduh pada tautan ini.***
