MediaBagi.com. Menteri PANRB, Rini Widyantini bersama dengan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto telah menghadiri rapat kerja dengan Komite I DPD RI, di Jakarta, Selasa (03/12). Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam. Rapat kerja ini membahas mengenai isu-isi pengadaan ASN di Indonesia, termasuk penyelesaian dan penataan tenaga Non ASN.
Di dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini memaparkan dalam kerangka program kerja Presiden terpilih, dengan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, terdapat 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins). Kementerian PANRB secara spesifik terkait dengan Asta Cita ke-7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”.
Menteri menjelaskan, ada beberapa sasaran strategis diantaranya, Mewujudkan kelembagaan yang agile, kolaboratif dan akuntabel; Percepatan transformasi digital pemerintahan; Memajukan penyelenggaraan manajemen pegawai ASN yang berlandaskan sistem merit; Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif; dan Terpenuhinya rekomendasi OECD.
Mengenai penataan tenaga Non ASN, secara khusus Menteri PANRB menjelaskan bahwa penataan tenaga non-ASN utamanya dalam database BKN yang telah sepakati sebelumnya oleh Pemerintah dan DPR RI sebagaimana amanat UU 20/2023 tentang ASN.
Menurutnya, penyelesaian tenaga non ASN dilakukan lewat mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Formasi pada Seleksi PPPK tahun 2024 diberikan 100 persen untuk tenaga non ASN melalui seleksi CAT dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik.
“Kami sangat berharap dukungan dari segenap Pimpinan dan Anggota Komite 1 DPD RI untuk keberhasilan pencapaian program kerja kami guna mencapai agenda pembangunan 2025-2029,” ungkap Rini.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengapresiasi upaya Kementerian PANRB dalam menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Komite I DPD mendukung penuh Kementerian PANRB dalam mewujudkan SDM ASN yang kompetitif, menciptakan birokrasi profesional serta melayani, menuju Indonesia Emas 2045.
Di dalam rapat kera tersebut, Komite I DPD juga mempertegas komitmen untuk terus memperjuangkan tenaga honorer supaya bisa diangkat menjadi PPPK. “Kami tetap mendukung dan memperjuangkan nasib tenaga non ASN/honorer. Ini menjadi aspirasi dari masyarakat daerah yang kami wakili,” ujarnya.***
