MediaBagi.com. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti telah memaparkan 7 Program Prioritas Pendidikan di Konsolidasi Nasional 2025.
Mendikdasmen memaparkan sejumlah program prioritas dalam sektor pendidikan nasional pada hari kedua Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas Dikdasmen) 2025 di Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4/2025).
Di dalam paparannya, Mendikdasmen menegaskan bahwa program-program strategis Kemendikdasmen sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya pada poin pertama dan keempat yang menekankan pembangunan manusia dan pendidikan berkualitas.
“Pendidikan Bermutu untuk Semua bukan hanya slogan, tapi amanat konstitusi dan perundang-undangan. Pendidikan adalah bekal utama dalam membangun sumber daya manusia unggul,” ujar Abdul Mu’ti.
Abdul Mu’ti menyebut tujuh program unggulan yang menjadi fokus utama Kemendikdasmen tahun ini.
Berikut adalah 7 Program Prioritas Pendidikan di Konsolidasi Nasional 2025.
1. Redistribusi guru ASN ke sekolah swasta untuk pemerataan tenaga pendidik.
2. Pembaruan sistem manajemen kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas.
3. Transformasi sistem penerimaan murid baru (SPMB).
4. Penguatan karakter melalui “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat“.
5. Pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning).
6. Pengenalan pelajaran coding dan kecerdasan buatan.
7. Penerapan sistem evaluasi baru melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menegaskan pentingnya sinergi kebijakan SDM dalam pendidikan. Ia menyampaikan, formasi guru dan pengembangan karir akan terus diperkuat melalui jabatan fungsional guru yang telah disederhanakan sesuai dengan Undang-Undang ASN dan PP Manajemen PNS.
Dukungan anggaran juga menjadi perhatian serius. Direktur Anggaran PMK Kementerian Keuangan, Diah Dwi Utami, menyampaikan bahwa pendidikan konsisten mendapat alokasi 20% dari APBN, dengan fokus mendukung sektor pendidikan dasar dan menengah, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), BOS, Tunjangan Profesi Guru Non-PNS, serta renovasi sekolah.
“Kebijakan anggaran 2025 mendukung peningkatan kualitas SDM lewat sarana prasarana, penguatan vokasi, pendidikan unggulan, hingga program makan bergizi gratis,” ujarnya.
Dari sisi regulasi dan tata kelola daerah, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri, Paudah, menekankan pentingnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025.
“Peran aktif pemerintah daerah dalam menjalankan SPM dan mendukung program Kemendikdasmen sangat penting untuk mencapai target pembangunan pendidikan nasional,” tegasnya.
Konsolnas Dikdasmen 2025 tidak hanya menjadi wadah sosialisasi, tapi juga forum konsolidasi kebijakan nasional dan daerah. Melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diharapkan sistem pendidikan Indonesia akan lebih bermutu, merata, inklusif, dan mampu mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. ***
